Notifedia.com, Parepare — DPRD Kota Parepare menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi pada pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Selasa siang menjelang sore di ruang Paripurna Kota Parepare, Selasa,(2/12/25).
Pertemuan ini dihadiri pimpinan DPRD, anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Inspektorat, kepala OPD terkait, serta jajaran ASN Kota Parepare. Tim KPK dipimpin oleh Tri Budi yang menyampaikan arahan panjang mengenai pencegahan korupsi dan dinamika tata kelola pemerintahan daerah.
Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran KPK yang disebutnya sebagai tamu yang mulia dan membawa kabar baik. Ia menegaskan bahwa DPRD menyambut kehadiran KPK sebagai mitra untuk memperkuat pencegahan korupsi.
Kaharuddin kemudian menjelaskan sejumlah isu yang berkembang di publik, salah satunya terkait polemik penganggaran bantuan seragam sekolah SMA. Ia menegaskan bahwa DPRD bukan menolak, tetapi meminta regulasi berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar penganggaran.
“Kami harus hati-hati. Sebelum ada Perwali, kami tidak bisa menyetujui. Itu saran aparat penegak hukum juga. Kalau ada sesuatu, kami yang terseret,” jelasnya.
Selain itu, ia menyinggung dinamika kursus Bahasa Jepang yang diajukan melalui DAU-T Pendidikan namun ditempatkan pada Dinas Tenaga Kerja. Menurutnya, anggaran yang diajukan tidak rasional dan tidak sesuai nomenklatur.
“Kursus di sini hanya 1 juta per bulan per orang. Usulan awal 400–500 juta untuk 30 orang, diturunkan jadi 350 juta tetap tidak rasional,” tegasnya.
Ketua DPRD juga menyampaikan kekecewaan terhadap Sekda yang meninggalkan rapat resmi DPRD tanpa mengikuti pembahasan sampai selesai.
“Ini akrobat politik. Kami sedang pertimbangkan langkah kelembagaan,” ujarnya.
Perwakilan KPK, Tri Budi, membuka sambutannya dengan salam dan apresiasi kepada seluruh unsur DPRD dan pemerintah daerah yang hadir, seraya menanggapi langsung unek–unek yang disampaikan Ketua DPRD.
“Tidak apa-apa Pak Ketua all out. Memang di parlemen tempatnya bicara. Kalau diam saja, bukan parlemen namanya,” ujarnya.
Tri Budi menyinggung sejarah parlemen Indonesia pasca-kemerdekaan yang penuh perdebatan keras namun tetap menjaga persahabatan.
“Natsir dan Aidit dulu debat sampai mau lempar meja. Tapi keluar ruangan mereka ngopi bersama. Itu indahnya demokrasi,” katanya.
Ia mengkritik kondisi politik modern yang menurutnya terlalu mudah tersinggung.
“Sekarang banyak politisi baperan. Padahal tujuan parlemen satu: kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Tri Budi mengungkapkan bahwa dari seluruh daerah di Sulsel, Parepare bersama Palopo menjadi dua daerah yang belum menyelesaikan persetujuan APBD hingga batas waktu 30 November.
“Biasanya 25 daerah selesai tepat waktu. Tahun ini pecah telur. Saya pantau sampai 23.59,” jelasnya.
Namun ia menegaskan bahwa setiap persoalan selalu bisa diselesaikan jika kedua pihak DPRD dan Pemerintah Kota dewasa dalam bernegara.
Tri Budi menegaskan bahwa agenda hari itu adalah implementasi dari Astacita Presiden Prabowo, yakni memperkuat reformasi hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Ia mengingatkan bahwa UU KPK 19/2019 mengutamakan pencegahan.
“Pasal 6 huruf A hanya bicara pencegahan. Penindakan tetap ada, tapi sekarang pencegahan yang diutamakan,” ujarnya.
KPK kini menggunakan sistem MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) sebagai instrumen mendiagnosis potensi korupsi di daerah.
“MCSP ini seperti MCU-nya pemerintah daerah. Delapan area kita cek, termasuk ketepatan waktu APBD,” jelasnya.
Karena keterlambatan persetujuan APBD, indikator Parepare dalam MCSP untuk area perencanaan penganggaran saat ini berstatus merah.
Tri Budi mendorong DPRD mengakses data kinerja tata kelola melalui www.jaga.id, yang menampilkan status hijau, kuning, merah seluruh daerah Indonesia.
KPK memaparkan:
Nilai MCP Parepare 2024: 87,18 (Hijau – Terjaga)
Nilai SPI: 72,44 (Merah – Rentan)
“Tata kelola Parepare sebetulnya baik. MCP-nya tinggi. SPI-nya masih merah tapi lebih baik dari banyak daerah lain. Ini bukan buruk, tapi area yang perlu diperkuat,” ujarnya.
Tri Budi menutup arahannya dengan ajakan untuk memperkuat sinergi dan komunikasi agar seluruh proses bisa kembali berjalan baik.
“Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. DPRD dan wali kota pasti ingin yang terbaik untuk masyarakat,” tutupnya.
Rakor tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi antara DPRD Kota Parepare, Pemerintah Kota, dan KPK dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
