Notifedia.com, Parepare — Gelombang demonstrasi mahasiswa mengguncang Kota Parepare dengan tiga titik aksi utama: pertigaan Jalan Jenderal Sudirman–Ahmad Yani, depan Kantor Wali Kota Parepare, dan berakhir di Kantor DPRD Kota Parepare. Senin (4/5/2026)
Aksi yang diklaim sebagai bagian dari momentum May Day dan refleksi Hari Pendidikan Nasional ini berubah menjadi sorotan publik, bukan hanya karena tuntutan yang dibawa, tetapi juga metode aksi yang menuai protes warga.
Aksi di titik awal sempat memanas saat mahasiswa membakar ban di tengah jalan. Asap hitam pekat menyelimuti area permukiman warga sekitar. Sejumlah warga melayangkan protes keras karena asap masuk ke rumah dan mengganggu aktivitas, bahkan mengotori barang dagangan.
Meski demikian, situasi tidak berkembang menjadi bentrokan. Aparat dan massa aksi tetap mampu menjaga kondisi terkendali. Namun, kejadian ini menjadi catatan serius: aksi menyuarakan kepentingan publik justru berpotensi merugikan publik lainnya.
Di depan Kantor Wali Kota Parepare, mahasiswa secara bergantian melakukan orasi menggunakan megafon. Pemerintah sempat mengutus Asisten II, Andi Ardian, untuk menemui massa. Namun, mahasiswa menolak diwakili dan bersikeras meminta kehadiran langsung Wali Kota.
Aksi kemudian diwarnai dengan pelaksanaan salat berjamaah di badan jalan sebagai bentuk simbolik perjuangan moral. Setelah itu, massa bergerak ke titik akhir di Kantor DPRD Kota Parepare.
Perwakilan mahasiswa, Ketua HMI Cabang Kota Parepare, Muhammad Ilham, menegaskan bahwa aksi ini tidak sekadar seremonial tahunan. Mereka membawa dua spektrum isu: nasional dan lokal.
Untuk isu nasional, mahasiswa menyoroti:
– Desakan percepatan regulasi ketenagakerjaan dan outsourcing
– Perlindungan buruh di tengah dinamika ekonomi modern
Sementara itu, pada level daerah, tuntutan mereka lebih tajam dan konkret:
– Mendesak Wali Kota Parepare menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang perlindungan dan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja
– Meminta kesejahtraan guru secara nasional
– Menyoroti belum dibayarnya gaji PPPK selama empat bulan
– Mempertanyakan keberlanjutan tenaga guru
Mahasiswa juga menyinggung ketimpangan kebijakan, di mana pembentukan Satgas Protokoler oleh pemerintah disebut berjalan lancar secara pembiayaan, sementara hak pekerja lain seperti PPPK justru terabaikan.
Aksi ini memperlihatkan adanya jurang antara kebijakan pemerintah dan realitas lapangan. Mahasiswa menilai, pemerintah kota belum menjadikan kesejahteraan tenaga kerja sebagai prioritas utama.
Jika benar ada tenaga kerja yang tidak digaji selama berbulan-bulan, maka ini bukan lagi sekadar persoalan administratif melainkan kegagalan fungsi pengawasan dan tanggung jawab negara terhadap warganya.
Demonstrasi ini menyampaikan pesan kuat tentang keresahan generasi muda terhadap kondisi ketenagakerjaan. Namun di sisi lain, metode aksi seperti pembakaran ban juga menuai kritik karena berdampak langsung pada masyarakat.
Pemerintah Kota Parepare kini dihadapkan pada dua tantangan sekaligus: merespons tuntutan substantif mahasiswa dan memastikan ke depan ruang demokrasi tidak menimbulkan kerugian baru bagi warga
