“Halal Darahnya Media” Picu Amarah Jurnalis, Kantor Wali Kota Parepare Digeruduk

Notifedia.com, PAREPARE – Gelombang perlawanan insan pers menggema di Kota Parepare. Gabungan jurnalis dan pekerja media menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11/2026), sebagai bentuk protes atas pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menuai kecaman setelah rekaman audionya viral di tengah masyarakat.

Aksi tersebut tidak sekadar menjadi demonstrasi biasa. Massa memilih cara yang sarat makna dengan melakukan long march berjalan mundur dari Lapangan Bina Lipu menuju Kantor Wali Kota Parepare.

Long mars dengan berjalan mundur dan teriakkan perlawanan

Sambil berjalan mundur, para jurnalis meneriakkan yel-yel perlawanan dan mengangkat sejumlah poster berisi pesan kritik. Aksi simbolik itu menjadi gambaran bahwa kebebasan pers tidak boleh dipaksa berjalan mundur hanya karena kritik terhadap kekuasaan dianggap sebagai ancaman.

Poster ucapan aksi

Setibanya di depan kantor wali kota, massa menyuarakan kecaman terhadap pernyataan Tasming Hamid yang dinilai telah melampaui batas etika seorang pejabat publik.

Polemik ini bermula dari rekaman audio kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemerintah Kota Parepare yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie pada 6 November 2026.

Dalam rekaman yang beredar luas tersebut, muncul pernyataan yang dikaitkan dengan Tasming Hamid, termasuk penyebutan media dengan istilah “halal darahnya”. Pernyataan itu kemudian memantik kemarahan dan gelombang protes dari kalangan jurnalis.

Koordinator Lapangan aksi, Rachmat Ariadi, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk respons kolektif insan pers terhadap pernyataan yang dinilai berpotensi mencederai kemerdekaan pers.

Kordinator Lapangan Rachmat Ariadi

“Hari ini kami dari jurnalis se-Kota Parepare dan pekerja media melakukan aksi unjuk rasa sebagai reaksi audio viral yang dilakukan oleh Wali Kota Parepare pada saat Monev 6 November kemarin,” tegas Ariadi.

Ia menilai, pernyataan tersebut bukan sekadar persoalan pilihan kata, melainkan menyangkut penghormatan terhadap profesi jurnalis dan kebebasan media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Wali Kota Parepare juga menyebut wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare,” ungkapnya.

Bagi massa aksi, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang. Karena itu, pernyataan yang dianggap bernada ancaman terhadap media harus dijelaskan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan.

Dalam aksi tersebut, gabungan jurnalis Parepare menyampaikan lima tuntutan kepada Wali Kota Parepare.

Pertama, mengecam keras dugaan tindakan provokasi terhadap media.

Kedua, menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh media di Kota Parepare.

Ketiga, mendesak klarifikasi langsung terkait pernyataan “halal darahnya media”.

Keempat, meminta pertanggungjawaban dalam waktu 1×24 jam.

Kelima, menuntut penghentian segala bentuk intimidasi dan provokasi terhadap kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ariadi menegaskan, pihaknya memberikan tenggat waktu 1×24 jam agar Tasming Hamid menyampaikan permintaan maaf sekaligus menarik pernyataannya secara terbuka di hadapan jurnalis se-Kota Parepare.

“Kalau Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan melakukan somasi hukum,” tegasnya.

Situasi aksi sempat memanas ketika massa berupaya menerobos pagar Kantor Wali Kota Parepare yang sebelumnya ditutup dan dijaga ketat oleh personel Satpol PP.

Setelah berhasil melewati barikade pengamanan di pagar, massa kemudian masuk ke area kantor wali kota. Di lokasi tersebut, aksi berlanjut dengan pembacaan puisi berjudul “Takkalupa Ki Pak Wali”.

Puisi tersebut menjadi medium kritik sekaligus pengingat bahwa ucapan seorang pemimpin tidak mudah dilupakan, terlebih ketika menyentuh kehormatan dan keselamatan profesi masyarakat pers.

Tak berhenti di situ, massa juga menggelar teatrikal dengan memotong seekor ayam di atas gambar Tasming Hamid.

Darah ayam yang telah di sembeli bercucuran di gambar Tasming Hamid. Sebagai simbol

Aksi simbolik tersebut dimaksudkan sebagai pesan bahwa darah yang halal hanyalah darah hewan tertentu untuk dikonsumsi, bukan darah manusia, apalagi insan pers yang menjalankan tugas jurnalistik.

Teatrikal itu menjadi bentuk sindiran keras terhadap pernyataan yang dipersoalkan massa aksi.

Aksi gabungan jurnalis Parepare ini menjadi pengingat bahwa hubungan antara pemerintah dan media tidak seharusnya dibangun di atas tekanan, ketakutan, ataupun ancaman.

Pers memang bukan lembaga yang kebal kritik. Namun, pejabat publik juga tidak berada di luar jangkauan kritik. Justru keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Kritik jurnalistik merupakan bagian dari fungsi pers dalam mengawasi jalannya kekuasaan.

Kini, perhatian publik tertuju pada respons Wali Kota Parepare, Tasming Hamid. Apakah tuntutan permintaan maaf dan klarifikasi akan dipenuhi, atau polemik ini justru berlanjut ke jalur hukum?

Satu hal yang ditegaskan massa aksi: profesi jurnalis tidak boleh diperlakukan sebagai musuh hanya karena menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Sebab, ketika kritik dianggap sebagai ancaman, yang dipertaruhkan bukan hanya kehormatan media, tetapi juga ruang demokrasi dan hak publik untuk mengetahui.