Komisi III DPR RI Mengapresiasi Langkah Kajaksaan Agung Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

Jakarta – Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Demokrat, Andi Muzakkir Aqil, memberikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung, khususnya bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), atas capaian penyitaan uang tunai senilai Rp 301 miliar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan PT. Darmex Plantations di Riau.

Penyitaan ini dilakukan pada 12 November 2024 sebagai bagian dari penyelidikan terhadap PT. Duta Palma Group dalam kegiatan perkebunan kelapa sawitnya.

Andi Muzakkir Aqil memuji langkah-langkah progresif yang dilakukan Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin. Ia menyebut bahwa setiap bulan bahkan minggu selalu ada kejutan dari Kejaksaan yang menunjukkan komitmen tinggi dalam penegakan hukum.

Menurutnya, kinerja Kejaksaan ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo untuk memperkuat reformasi hukum di Indonesia, yang dicapai melalui koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum.

Selain kasus PT. Darmex, Kejaksaan Agung juga menetapkan tiga hakim sebagai tersangka dan menahan mereka terkait kasus bebasnya Ronal Tanur. Dalam pengembangan kasus ini, Kejaksaan menemukan barang bukti berupa uang lebih dari Rp 920 miliar serta puluhan emas antam di apartemen Zarof Ricar, yang kini juga berstatus tersangka.

Andi Muzakkir menggarisbawahi pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan kerja sama antara lembaga penegak hukum agar sinergi yang kuat dapat tercipta dalam memastikan keadilan ditegakkan dan dihormati.

“Pimpinan lembaga penegakan hukum harus bersinergi dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu,” ujar Andi Muzakkir.

Ia juga menyarankan agar Kejaksaan Agung terus mendorong inovasi dalam sistem penegakan hukum di daerah, termasuk oleh Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kejaksaan Negeri (Kajari). Menurutnya, penegakan hukum harus bersifat preventif, tidak hanya represif, dengan memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah untuk mencegah potensi korupsi.

Namun, Andi Muzakkir mengingatkan bahwa masih ada oknum jaksa di daerah yang merusak citra institusi melalui tindakan tidak terpuji, seperti praktik transaksional dalam pengaturan tuntutan hukum. Ia berharap Jaksa Agung dapat menemukan solusi dan menerapkan pedoman tuntutan yang dapat meminimalkan masalah ini, sehingga citra positif yang dibangun Kejaksaan Agung tidak tercoreng oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dengan langkah-langkah tegas yang diambil Kejaksaan Agung, Andi Muzakkir berharap bahwa reformasi hukum di Indonesia dapat semakin maju dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat akan tegaknya hukum yang adil dan transparan.