MPC Pemuda Pancasila Parepare Soroti Pemadaman Bergilir: “Jangan Masyarakat Terus yang Menanggung”

Notifedia.com, PAREPARE — Pemadaman listrik bergilir yang masih dirasakan masyarakat di Kota Parepare mendapat sorotan dari Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Parepare.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Parepare, Fadly Agus Mante, meminta pihak PLN UP3 Kota Parepare memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait pemadaman listrik yang menurutnya dapat berlangsung hingga 4–5 jam. Rabu, 23/9/26.

Fadly menilai kondisi tersebut telah memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, hingga berbagai kegiatan pelayanan dan perekonomian.

“Kami meminta pertanggungjawaban PLN UP3 Parepare. Masyarakat sudah terlalu lama merasakan dampak pemadaman bergilir. Kalau sampai 4–5 jam, tentu ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar Fadly Agus Mante.

Menurut Fadly, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan hanya pemberitahuan mengenai adanya pemadaman.

Ia meminta PLN menjelaskan secara terbuka kondisi sistem kelistrikan, penyebab pemadaman, langkah yang sedang dilakukan, serta kapan masyarakat dapat kembali menikmati pasokan listrik secara normal.

Sorotan tersebut muncul di tengah tekanan yang memang sedang dihadapi sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel).

PLN menyebut daya mampu agregat pembangkit hidro dalam sistem Sulbagsel turun dari sekitar 850 MW menjadi 250 MW, atau berkurang sekitar 600 MW. Penurunan tersebut berdampak terhadap kemampuan pasokan listrik sistem.

Sejumlah pembangkit hidro seperti PLTA Poso, PLTA Bakaru, PLTA Malea, serta sejumlah PLTM mengalami penurunan produksi yang dikaitkan dengan kondisi hidrologi yang dipengaruhi fenomena El Niño.

Di sisi lain, PLN juga melakukan percepatan pemulihan sejumlah pembangkit yang mengalami gangguan. PLN menyatakan tengah mengupayakan tambahan pasokan hingga 627 MW, termasuk melalui optimalisasi pembangkit yang masih tersedia dan percepatan perbaikan pembangkit yang mengalami gangguan.

Namun, bagi masyarakat Parepare, persoalan utama tetap pada dampak langsung yang dirasakan ketika listrik padam.

Fadly menegaskan, MPC Pemuda Pancasila Kota Parepare memahami bahwa sistem kelistrikan merupakan jaringan besar yang saling terhubung dan persoalannya tidak semata-mata berada di tingkat UP3.

Namun, menurut dia, PLN UP3 Parepare tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan komunikasi yang jelas kepada pelanggan di wilayah kerjanya.

“Kami memahami ada persoalan di sistem Sulbagsel. Tetapi jangan kemudian masyarakat yang terus-menerus menanggung dampaknya. Kami meminta PLN memberikan solusi dan kepastian, bukan hanya meminta masyarakat bersabar,” tegasnya.

Sebelumnya, PLN UP3 Parepare memang telah menjelaskan bahwa pemadaman bergilir merupakan bagian dari pengaturan beban di tengah gangguan dan pemeliharaan sejumlah pembangkit. Dalam audiensi dengan Komunitas 588 pada 10 September 2026, Manajer PLN UP3 Parepare Muh. Akbar menyampaikan bahwa PLN melakukan manajemen pembebanan dan mengupayakan tambahan spare beban untuk menekan durasi pemadaman.

Pada periode tersebut, PLN menyatakan berupaya menekan durasi pemadaman dari sekitar empat jam menjadi 2–3 jam per tahap.

Fadly mengatakan MPC Pemuda Pancasila Kota Parepare tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada penyampaian keluhan.
Pihaknya telah menyiapkan langkah penyampaian aspirasi kepada PLN UP3 Kota Parepare.

“Kami akan terlebih dahulu menyampaikan surat resmi kepada PLN UP3 Parepare. Kami ingin ada ruang dialog dan ada kepastian mengenai penyelesaian persoalan ini,” katanya.

Namun apabila tidak terdapat respons dan langkah konkret, MPC Pemuda Pancasila menyatakan siap melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum di Kantor PLN UP3 Kota Parepare.

Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk desakan agar persoalan pemadaman listrik mendapatkan penyelesaian yang jelas.

“Kami tidak ingin masyarakat terus berada dalam ketidakpastian. Kalau tidak ada respons yang serius, kami akan turun menyampaikan aspirasi secara langsung,” tegas Fadly.

MPC Pemuda Pancasila Kota Parepare meminta PLN UP3 Parepare memberikan beberapa kepastian kepada masyarakat, di antaranya mengenai penyebab pemadaman, jadwal dan durasi pengaturan beban, langkah pemulihan, serta target normalisasi pasokan listrik.

Fadly menilai komunikasi publik menjadi penting karena pemadaman listrik yang berulang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

“Yang kami minta sederhana: listrik menyala dengan normal, masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, dan ada kepastian kapan persoalan ini selesai.”

Sementara itu, PLN secara regional menyatakan tengah melakukan berbagai langkah pemulihan sistem Sulbagsel. Selain optimalisasi pembangkit, PLN juga mendorong pemulihan pembangkit yang mengalami gangguan serta menyiapkan penguatan sistem jangka panjang.

PLN menargetkan keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik Sulbagsel berangsur pulih pada akhir September 2026.

Kini, masyarakat Parepare menunggu apakah langkah pemulihan tersebut dapat segera berdampak pada berkurangnya pemadaman bergilir di wilayah mereka.

MPC Pemuda Pancasila Kota Parepare menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai masyarakat memperoleh kepastian mengenai kondisi kelistrikan di Kota Parepare.