Anggota Komisi III DPR RI Apresiasi Langkah Berani Jaksa Agung dalam Penanganan Kasus Korupsi Besar

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Andi Muzakkir Aqil, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah terobosan terbaru yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam menangani kasus korupsi.

Upaya ini dinilai sebagai angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia, karena Kejaksaan Agung berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi besar yang sebelumnya tidak tersentuh, bahkan beberapa di antaranya menjadi perhatian publik karena viral di masyarakat.

Langkah kejutan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat reformasi hukum yang dikenal sebagai ASTA CITA.Andi Muzakkir menyoroti ketegasan Kejaksaan Agung yang tidak ragu menetapkan tersangka dalam kasus-kasus yang melibatkan oknum penegak hukum sendiri, termasuk dalam kasus dugaan suap terhadap hakim di perkara Ronald Tannur.

Kejaksaan Agung menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sebuah langkah yang mendapat dukungan publik. “Langkah-langkah berani ini membuktikan komitmen Kejaksaan dalam memastikan transparansi dan keadilan, yang tentunya perlu kita dukung bersama,” ujar Andi Muzakkir.

Sinergi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk Menjaga Independensi dan Kepercayaan Publik

Lebih lanjut, Andi Muzakkir berharap agar Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dapat menjalin sinergi yang kuat demi menciptakan penegakan hukum yang adil dan independen.

Kolaborasi antara kedua lembaga ini dinilai penting untuk memperkuat integritas lembaga peradilan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

“Sinergi antara Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus dibangun dan dijaga dengan baik. Langkah ini akan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan lancar dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum tetap terjaga,” lanjut Andi Muzakkir.

Menghindari Generalisasi terhadap Seluruh Hakim

Terkait kasus dugaan suap dalam perkara Ronald Tannur, Andi Muzakkir mengingatkan agar masyarakat tidak serta-merta menarik kesimpulan negatif terhadap seluruh hakim di Indonesia. Generalisasi kasus ini, menurutnya, berpotensi merusak citra peradilan dan menurunkan kepercayaan publik.

“Masih banyak hakim di Indonesia yang berintegritas tinggi dan menjalankan tugasnya dengan amanah. Kita tidak bisa menilai seluruh hakim hanya berdasarkan satu kasus tertentu,” tambahnya.

Ia menegaskan pentingnya masyarakat untuk tetap percaya pada sistem peradilan yang ada dan menghindari sikap pesimistik. Andi Muzakkir juga mengingatkan bahwa generalisasi semacam ini hanya akan berdampak buruk pada citra peradilan dan akhirnya bisa membuat masyarakat enggan untuk mempercayakan permasalahan hukum mereka kepada lembaga peradilan.

Soroti Praktik Transaksional di Lingkup Kejaksaan Daerah

Selain mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung, Andi Muzakkir juga menyoroti adanya kasus-kasus tawar-menawar tuntutan di beberapa kejaksaan daerah yang bersifat transaksional. Fenomena ini, menurutnya, berpotensi merusak citra institusi kejaksaan di mata masyarakat dan mengganggu prinsip keadilan.

Untuk itu, Andi Muzakkir mendesak Kejaksaan Agung untuk mengambil tindakan konkret dalam menangani masalah ini, misalnya dengan menetapkan pedoman atau aturan yang tegas bagi para jaksa di seluruh Indonesia.

“Pedoman atau aturan yang jelas akan membantu meminimalkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan menjaga kehormatan institusi kejaksaan,” ujarnya.

Menghindari Pembenturan Antarlembaga Penegak Hukum

Di tengah situasi yang sedang terjadi, Andi Muzakkir mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terkait dengan penanganan kasus hakim yang terlibat dugaan suap.

Menurutnya, upaya untuk mempertentangkan kedua lembaga penegak hukum ini hanya akan merugikan proses penegakan hukum itu sendiri.

“Menguatkan sinergi antara lembaga penegak hukum adalah kunci untuk memastikan keadilan yang bersih dan tidak memihak. Upaya untuk mempertentangkan kedua lembaga ini harus kita hindari bersama,” tegasnya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen dari para pemimpin lembaga hukum, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat sistem penegakan hukum yang bersih dan transparan, sesuai dengan visi ASTA CITA yang diusung Presiden Prabowo.