Dua Fraksi DPRD Parepare Soroti Kebocoran PAD pada Sejumlah OPD

Notifedia.com, Parepare – Dua fraksi di DPRD Parepare, yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Gelombang Amanat Demokrasi, menyoroti dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare pada beberapa sektor. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2025, Rabu (24/9/2025).

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Husain Saud, menyebut realisasi PAD Parepare masih jauh dari optimal dan belum mencerminkan potensi riil daerah.

“Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare masih jauh dari optimal,” ujarnya.

Menurut Husain, PAD Parepare seharusnya mampu menyentuh Rp400 miliar hingga Rp500 miliar berdasarkan analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Namun ia menilai masih terdapat banyak kebocoran dan inefisiensi pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

“Namun dalam praktiknya masih terdapat banyak kebocoran dan inefisiensi di berbagai OPD,” jelasnya.

Ia menyebut kebocoran pendapatan terlihat pada tiga OPD, yakni Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Perhubungan, serta Dinas PUPR melalui layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Kebocoran tersebut terjadi pada pengelolaan pendapatan di Badan Keuangan Daerah, sektor parkir di bawah Dinas Perhubungan, dan penerimaan PBG pada Dinas PUPR,” ungkapnya.

Fraksi Gerindra mendorong Pemkot Parepare beralih ke sistem pelayanan dan pembayaran berbasis digital untuk menekan potensi kebocoran.

“Migrasi dari sistem konvensional ke platform digital terintegrasi tidak hanya akan meminimalisir kebocoran, meningkatkan kepatuhan wajib bayar, dan mempermudah pemantauan secara real-time, tetapi juga memberikan transparansi kepada masyarakat,” tambah Husain.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gelombang Amanat Demokrasi, Ibrahim Suanda, juga menyampaikan bahwa PAD Parepare belum terealisasi secara maksimal, terutama pada sektor pajak dan retribusi.

“Hal ini mengondisikan adanya kebocoran. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat beban anggaran yang kian berat untuk membiayai 18 program unggulan,” ujarnya.