Komisi II DPRD Kota Parepare Sidak Parkiran RSUD Andi Makkasau: Temukan Tunggakan, Pelanggaran PKS, dan Keluhan Masyarakat

Notifedia.com, Parepare – Komisi II DPRD Kota Parepare melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke area parkir RSUD Andi Makkasau, Selasa (16/4/2025), sebagai tindak lanjut atas Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar bersama manajemen rumah sakit.

Sidak ini dipicu oleh berbagai keluhan masyarakat terkait pengelolaan parkir di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Sidak dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Yusuf Lapanna, bersama sejumlah anggota Komisi II yakni S. Parman Agus Mante, Sappe, Asmawati, Musdalifa Pawe, dan Indriasari Husni.

Dalam wawancara setelah RDP di DPRD dr. Reni Anggraeni membeberkan kondisi pengelolaan parkir oleh pihak ketiga yang dinilai tidak berjalan sesuai kesepakatan.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS), disebutkan bahwa pihak ketiga wajib menyetor Rp35 juta per bulan kepada pihak rumah sakit, serta 10% dari total omzet parkir ke Pemerintah Daerah.
Namun, realisasinya jauh dari harapan.

“Untuk bulan Januari dan Maret belum ada pembayaran. Februari pun baru dibayarkan pada tanggal 9 Februari, itu pun setelah kami melayangkan teguran resmi kepada pihak pengelola,” ungkap dr. Reni. Ia menambahkan, pihak rumah sakit telah memberikan batas waktu hingga tanggal 15 April untuk evaluasi internal.

Jika hingga batas waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka kontrak dengan pihak ketiga berpotensi dihentikan.

“Evaluasi ini menjadi dasar kami untuk menyusun laporan kepada pimpinan dan mempertimbangkan langkah selanjutnya,” ujar dr. Reni.

Selain masalah tunggakan, sistem pengelolaan parkir juga mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan DPRD. Banyak keluhan yang masuk ke manajemen rumah sakit, mulai dari tata kelola yang tidak profesional, hingga peralatan parkir seperti portal otomatis yang sudah tidak optimal dan tidak sesuai standar yang seharusnya digunakan di fasilitas kesehatan.

“Struk parkir sering tidak keluar, alat portal sering macet, dan petugas parkir kurang profesional. Ini menjadi sorotan kami karena menyangkut pelayanan publik,” tambah dr. Reni.

Manajemen rumah sakit sendiri mengaku telah dua kali memberikan teguran tertulis kepada pihak ketiga, namun belum ada perubahan signifikan.

S. Parman Agus Mante, selaku ketua Komisi II, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan di lapangan dalam 1–2 hari ke depan setelah kita melakukan Sidak hari ini.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap jumlah pegawai parkir, sistem kerja, hingga pemenuhan seluruh kewajiban yang tercantum dalam PKS.

“Kita lihat apakah pengelola menjalankan kewajibannya dengan benar. Kalau tidak ada perbaikan, kami akan merekomendasikan kepada lembaga untuk mengambil keputusan tegas,” tegas Parman.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi II lainnya, Sappe. Ia mengonfirmasi bahwa hasil RDP dan Sidak menunjukkan adanya pelanggaran terhadap poin-poin dalam PKS.

“Setoran bulan Januari nihil, kemungkinan besar setoran ke Pemda juga belum ada. Ini menunjukkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kontrak,” ujar Sappe.

Ia menambahkan, pelanggaran ini bisa dikategorikan sebagai wanprestasi yang memungkinkan dicabutnya kontrak kerja sama.

“Sesuai regulasi, manajemen rumah sakit punya kewenangan untuk mengambil alih kembali pengelolaan parkir apabila pengelola pihak ketiga dinilai tidak memenuhi komitmen,” lanjutnya.

DPRD menyampaikan bahwa setelah evaluasi lapangan selesai, hasilnya akan dibawa ke forum lembaga untuk diberikan rekomendasi resmi.

“Kami tidak bisa langsung mengambil keputusan. Harus ada mekanisme lembaga, dan tentunya melalui hasil evaluasi yang matang,” kata Parman.

Komisi II menegaskan bahwa pengelolaan parkir di rumah sakit harus memberikan kenyamanan dan kepastian layanan kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan masalah baru.

“Hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang baik di fasilitas umum seperti rumah sakit tidak boleh terganggu hanya karena pengelolaan parkir yang amburadul. Kalau perlu, kembalikan pengelolaannya ke rumah sakit,” pungkas Parman.