Lebih Jujur Jika HMI Berubah Menjadi Partai Hijau Hitam

Muh Ikbal (pernah ikut bastra HMI)

“Dalam politik, yang paling berbahaya bukan keberpihakan, melainkan kepura-puraan.” Pepatah ini terasa relevan ketika Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memasuki usia ke-79 tahun.

Organisasi yang lahir sebagai gerakan kader intelektual ini terus menyebut dirinya independen secara etis dan organisatoris. Namun dalam praktik politik nasional, posisi tersebut semakin sulit dipertahankan.

Sejak awal, HMI memang tidak pernah secara formal terlibat dalam politik praktis. Tetapi pengaruhnya dalam proses politik tidak bisa diabaikan. Jaringan kadernya hadir di hampir seluruh pusat kekuasaan, dari partai politik hingga lingkar eksekutif.

Dalam berbagai momentum, HMI berfungsi sebagai king maker—memberi legitimasi, membangun jejaring, lalu menjaga jarak ketika kekuasaan menuai kritik. Peran ini menempatkan HMI di wilayah abu-abu: ikut menentukan arah, tetapi menolak memikul tanggung jawab politik secara terbuka.

Masalah utama HMI hari ini bukan pada struktur atau jumlah kader. Yang mengalami kemunduran justru kejelasan sikap. Independensi yang dahulu dimaknai sebagai keberanian menjaga jarak dari kekuasaan kini sering dijadikan alasan untuk tidak mengambil posisi tegas. Independensi berhenti sebagai jargon forum, bukan sebagai sikap politik yang nyata.

Fenomena tokoh-tokoh berlatar HMI yang bermanuver luwes di lingkar kekuasaan memperlihatkan kontradiksi tersebut. Figur seperti Bahlil Lahadalia tampil sebagai politikus populis yang dekat dengan pusat pengambilan keputusan negara. Keberhasilan personal seperti ini kerap dirayakan sebagai bukti keberhasilan kaderisasi.

Namun dampak kebijakan yang mereka dorong jarang dikaitkan kembali dengan nilai dasar yang diajarkan dalam organisasi.

Di titik inilah gagasan agar HMI berubah menjadi partai politik justru terdengar lebih jujur. Jika selama ini HMI berfungsi sebagai mesin produksi elite politik, maka perubahan bentuk bukanlah pengkhianatan sejarah, melainkan konsekuensi logis. Apalagi, HMI sejatinya telah memiliki fondasi ideologis yang jelas melalui Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP).

NDP memuat kerangka etik dan politik yang utuh. Tauhid menjadi asas moral, kemanusiaan sebagai orientasi kebijakan, dan keadilan sosial sebagai tujuan.

Dalam konteks partai politik, NDP dapat menjadi dasar mahzab partai “hijau hitam” hijau sebagai simbol etika Islam dan keberlanjutan sosial, hitam sebagai lambang keteguhan sikap serta disiplin organisasi.

Selain ideologi, HMI juga memiliki sistem kaderisasi yang relatif mapan. Pedoman perkaderan selama ini berfungsi sebagai sekolah kepemimpinan yang berjenjang. Jika ditransformasikan ke dalam partai politik, mekanisme ini dapat menjadi model rekrutmen yang lebih bertanggung jawab dibanding praktik instan yang lazim terjadi dalam banyak partai.

Tujuan HMI sendiri sebenarnya sudah mengandung agenda politik yang jelas. Rumusan tentang pembinaan insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur dapat diterjemahkan ke dalam visi politik konkret: pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, supremasi hukum, demokrasi substantif, dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Dalam kerangka partai hijau hitam, kekuasaan tidak dimaknai sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen pengabdian. Kader yang menduduki jabatan publik tidak lagi berdiri sebagai individu lepas, tetapi sebagai representasi nilai dan ideologi yang harus diuji melalui kebijakan yang dihasilkan.
Tentu pilihan ini mengandung risiko.

Menjadi partai politik berarti membuka diri pada penilaian publik, kontestasi elektoral, serta konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar. Namun risiko itu jauh lebih jujur dibanding terus menjalankan politik tanpa pengakuan formal.

Alternatifnya adalah kembali secara konsisten menjadi gerakan intelektual independen, dengan benar-benar menjaga jarak dari kekuasaan. Namun pilihan ini menuntut keberanian untuk kehilangan akses dan privilese yang selama ini dinikmati sebagian kader.

Di usia ke-79 tahun, HMI tidak lagi berada pada fase mencari bentuk. Tantangannya adalah keberanian memilih jalan. Terus menjadi king maker tanpa tanggung jawab politik hanya akan memperpanjang kemunduran makna independensi. Dalam politik, kejelasan sikap bukan sekadar strategi, melainkan syarat kejujuran.

Jika tidak ingin menjadi partai, HMI harus berani benar-benar independen. Jika tetap ingin berada di orbit kekuasaan, mungkin sudah waktunya organisasi ini memilih jalan yang lebih terang: menjadi partai hijau hitam yang jujur pada perannya sendiri.