APBD Parepare 2026 Disahkan Terlambat, LSM Tegaskan Sanksi Administratif Otomatis Berlaku

Notifedia.com, Parepare — Persetujuan bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2026 yang baru dilakukan pada 20 Desember 2025 menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menilai keterlambatan tersebut secara otomatis memicu sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sofyan, salah satu aktivis LSM di Parepare, menegaskan bahwa keterlambatan persetujuan APBD bukan sekadar persoalan teknis, melainkan pelanggaran serius terhadap ketentuan perundang-undangan yang memiliki konsekuensi hukum jelas.

“Persetujuan APBD 2026 yang dilakukan pada 20 Desember 2025 sudah melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang. Maka secara hukum, sanksi administratif berlaku otomatis, tanpa perlu menunggu audit atau investigasi dari tim provinsi,” tegas Sofyan, Sabtu (25/12).

Menurutnya, UU No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur bahwa persetujuan bersama rancangan Perda APBD harus dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan, atau secara efektif sebelum akhir November.

Keterlambatan penetapan, apalagi hingga menjelang akhir Desember, merupakan bentuk kelalaian kolektif antara Pemerintah Kota dan DPRD.

“Fakta bahwa APBD akhirnya disetujui tidak menghapus pelanggaran atas tenggat waktu. Sanksi bukan soal substansi APBD, tapi soal ketidakpatuhan terhadap jadwal yang mengikat,” lanjutnya.

Sofyan juga menekankan bahwa proses evaluasi APBD oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tetap wajib dilakukan, namun tidak menggugurkan sanksi keterlambatan.

Evaluasi hanya menyangkut kelayakan dan kesesuaian isi APBD, bukan menilai kepatuhan terhadap batas waktu penetapan.

Adapun sanksi administratif yang dimaksud, sebagaimana diatur dalam regulasi, adalah penundaan atau tidak dibayarkannya hak-hak keuangan Kepala Daerah dan anggota DPRD selama enam bulan, termasuk gaji, tunjangan, dan insentif lainnya.

“Ini bukan opini LSM, ini norma hukum. Jika tenggat dilanggar, maka konsekuensinya jelas. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian pejabatnya sendiri,” ujar Sofyan.

Namun demikian, ia menambahkan bahwa sanksi tersebut dapat dikecualikan apabila keterlambatan dapat dibuktikan disebabkan oleh salah satu pihak, misalnya jika Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD.

Dalam kondisi tersebut, sanksi hanya berlaku kepada pihak yang terbukti lalai.

LSM mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Dalam Negeri agar bersikap tegas dan konsisten menegakkan aturan, demi menjaga disiplin anggaran serta mencegah praktik pembiaran yang berulang setiap tahun.

“Jika keterlambatan seperti ini terus ditoleransi tanpa sanksi nyata, maka APBD akan terus diperlakukan seolah tanpa konsekuensi hukum. Ini berbahaya bagi tata kelola pemerintahan yang sehat,” tutup Sofyan.